kementerian kehutanan mengatakan pembangunan hutan tanaman industri (hti) sudah pas dengan undang-undang dengan karena tersebut pengembang hti diminta tidak kuatir kepada kampanye negatif yang dilancarkan lembaga swadaya masyarakat (lsm) asing terhadap upaya-upaya terbut.
dirjen bina upaya-upaya kehutanan kementerian kehutanan (kemenhut) bambang hendroyono di jakarta, senin mengatakan pemerintah mendukung penuh pembangunan hti tergolong daripada kampanye negatif lsm asing.
bagi pengembang hti, tak mesti cemas pada serangan kampanye negatif. karena pembangunan hti sudah pas melalui peraturan juga perundang-undangan, katanya.
bambang menyatakan daripada pihak legalitas, pengelolaan hti serta dapat dipertanggung jawabkan, karena mereka diaudit dengan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) oleh bagian ketiga yang independen.
Informasi Lainnya:
sistem verifikasi dari hulu sampai hilir tersebut, lanjutnya, serta sudah diakui dengan dunia serta menjadi bagian dari perjanjian kemitraan sukarela supaya perbaikan tata kelola hutan diantara indonesia dan eropa.
bambang menunjukan, bukti bahwa hutan tanaman dijadikan penopang industri kehutanan bisa dilihat dari pertumbuhan pabrik pengolahan kayu dalam jawa.
jadi tidak seharusnya pengembangan hutan tanaman selama luar jawa diganggu dengan kampanye negatif, katanya.
menurut dia, produksi kayu dari hutan tanaman industri ditargetkan mencapai 360 juta m3 per tahun sepuluh tahun mendatang guna menyokong industri kehutanan juga mendukung pertumbuhan nasional.
target produksi kayu tersebut mau baik dari areal tanaman hti seluas 14 juta hektare. ketika ini, luas areal tanaman hti baru kurang lebih 5 juta hektare.
wakil ketua bidang hti asosiasi pengusaha hutan indonesia (aphi) nana supriatna berpendapat sudah saatnya pemerintah bersikap tegas serta konsisten membantu industri hti selama di indonesia daripada serbuan kampanye negatif ngo semisal greenpeace.
pada dasarnya, pemerintah yang mengundang dan menyerahkan izin pada pengusaha hti untuk berinvestasi. kalau ada kampanye negatif, seharusnya pemerintah berdiri didepan juga minta ngo supaya menghentikannya karena dapat merusak kedaulatan indonesia, katanya.
nana mengungkapkan, daripada sekitar 231 izin industri hti dan diberikan pemerintah sebanyak 39 persen menyetop operasinya sebab tidak sanggup menghadapi seluruh tekanan.
akibatnya, industri pulp dan kertas di indonesia, kini cuma bertengger di posisi sembilan sulit dunia, padahal, industri ini berpotensi melejit banyak pada tiga sulit dunia.
hambatan paling besar kemajuan itu disebabkan kampanye negatif ngo. mereka (ngo) amat paham indonesia berpotensi merupakan pemain nomor Salah satu dunia dan berupaya menjegalnya dengan kampanye negatif, katanya.
menurut nana, kampanye negatif dan disampaikan ngo biasanya mempunyai tiga modus yakni menyerang degradasi di hutan alam, pembangunan hti pada lahan gambut dan hti yang diisukan merebut lahan masyarakat.
nana berpendapat, semua masalah itu,sesungguhnya punya solusi sebab hutan alam yang tak dijaga tetap berpotensi rusak dan dijarah.
keberadaan hti disamping sebagai bisnis dan membantu tugas pemerintah menjaga hutan alam dengan memagarinya, ujarnya.
kemudian, pembangunan di lahan gambut sekarang telah memilki tehnologi ekohidro yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan ketiga di indonesia sebenarnya ada 34 juta hektare lahan terlantar dapat digunakan penduduk tidak perlu berkonflik dengan pengusaha hti.