gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) supaya pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan biasa disapa jokowi tersebut menyebutkan, penandatanganan surat tersebut tidak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang diselenggarakan badan usaha milik negara (bumn) yang tak memerlukan tanda tangan presiden ri supaya mampu mencari anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. jika gitu maka dirut bumd saja, papar jokowi di balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Beberapa tempat untuk belanja online
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Promosi Bisnis Online
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
jokowi menungkapkan kiranya dan seharusnya menandatangani surat itu merupakan pihak dan menggunakan dana anggaran segera yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta dibuat konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku yang tanda tangan, berarti aku mesti ngawasi semua tiap detik, menit, merek. kayak enggak banyak kerjaan saja saya, katanya.
penolakannya supaya menandatangani surat tersebut, lanjutnya, serta untuk jenis preventif bila pembangun mrt mengerjakan penyelewengan pada penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya dan yang harus tanggungjawab, katanya.
sptjm merupakan salah Salah satu persyaratan yang diminta dengan menteri keuangan untuk pihak pemprov dki bisa mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.