Kemendagri sampaikan evaluasi soal Qanun Aceh

kementerian di negeri menyampaikan hasil evaluasi pada peraturan daerah serta qanun aceh mengenai bendera serta lambang daerah.

saya harapkan mudah-mudahan evaluasi dan diselenggarakan kemendagri, yang amat konstitusional itu, diikuti dengan gubernur juga dpr aceh. banyak 12 poin. papar menteri selama negeri, gamawan fauzi, selama kantor presiden jakarta, senin.

evaluasi qanun aceh ingin diutarakan dengan pejabat kementerian pada negeri kepada gubernur juga dpr aceh pada selasa (2/4).

gamawan harapkan pemerintah daerah aceh dan dpr aceh memahami hasil evaluasi dan menjalankan rekomendasi yang disampaikan.

ketika ditanya langkah bagaimana yang diselenggarakan pemerintah pusat bila pemerintah daerah aceh menolak merevisi qanun sesudah menerima evaluasi yang dilontarkan pemerintah, gamawan menungkapkan bahwa menurut agama presiden mampu membatalkan peraturan daerah tersebut.

Baca yang lain: Lokasi Wisata Pulau Tidung - Peluang Bisnis Online - Cream Adha

ini kan negara kesatuan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan. ini merupakan subordinat dari sistem nasional, tidak boleh banyak dan memenggal peraturan perundang-undangan, ujarnya.

gamawan menyampaikan, seharusnya pemerintah provinsi aceh menyesuaikan peraturan daerah melalui undang-undang yang berlaku dengan nasional.

ia dan menyambut bagus imbauan wakil gubernur aceh, muzakir manaf, terhadap warga pada aceh agar menghormati proses hukum.

saya menyambut baik imbauan itu, oleh sebab tersebut saya mengambil cara-cara yang persuasif, yang prosedural, yang konstitusional semisal tersebut, tegasnya.

ia juga menungkapkan, seharusnya pemerintah aceh lebih fokus pada upaya supaya memperbaiki kesejahteraan penduduk sesudah proses penyelesaian konflik bersenjata berkepanjangan.